Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia lapangan kerja tidak perlu diragukan lagi. Peningkatan unit UMKM wanita atau perempuan, ternyata berdampak positif untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, UMKM perempuan masih mengalami banyak permasalahan karena ketidakadilan struktur maupun budaya. Mengapa demikian? Dan seperti apa sejatinya dukungan dari banyak pihak, termasuk pemerintah?Saat krisis melanda Indonesia dan Asia pada umumnya, mengakibatkan dunia usaha terpuruk dan selanjutnya menyeret keterpurukan pada sektor ekonomi yang lain. Namun di saat dunia usaha kritis tersebut, justru usaha kecil terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian rakyat. Kondisi inilah mendorong inisiatif masyarakat, khususnya perempuan, melakukan kegiatan ekonomi “pinggiran” sebagai upaya bertahan hidup.
Upaya perempuan mengelola usaha kelas mikro ini nampak pada pertumbuhan secara kuantitatif jumlah pelaku usaha kecil di Indonesia tahun 2001 yang mencapai 40.137.773 juta (99,86%) dari total jumlah pelaku usaha 40.197.61 juta, sementara pelaku usaha mikro mencapai 97,6% dari jumlah pelaku usaha kecil (BPS 2001). Tentu saja jumlah tersebut menunjukkan kontribusi sangat besar usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurut perhitungan BPS dengan jumlah tersebut usaha mikro mampu menyediakan 99,04% lapangan kerja Nasional, sumbangan terhadap PDB mencapai 63,11% dan memberikan pemasukan sebesar 14,20% di luar non migas, (BPS, 2001).
Nilai strategis lain usaha kecil-mikro adalah kemampuannya menjadi sarana pemerataan kesejahteraan rakyat. Karena jumlah besar, biasanya bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang besar, meskipun ukuran unitnya kecil tetapi jumlah banyak memungkinkan orang lebih banyak terlibat untuk menarik manfaat di dalamnya.
Lebih lanjut, pada tahun sebelumnya (BPS, 2000) dari jumlah 2.002.335 unit usaha kecil, dan 194, 564 unit usaha mikro, di sektor pengolahan jumlah perempuan pelaku ada 896.047 (40,79%), dan angka tersebut diyakini lebih besar lagi mengingat bahwa data tersebut dibuat berdasarkan kepemilikan formal, bukan pelaku (riil) usaha. Keyakinan ini berdasarkan pada realitas adanya hambatan mobilitas perempuan dalam usaha, bahkan beberapa pengalaman menunjukkan bahwa usaha yang semula dirintis oleh perempuan, setelah usaha tersebut berkembang pengelolaan dan kepemilikan formalnya bergeser pada laki-laki, karena membutuhkan mobilitas tinggi.
Dengan mencermati data di atas, maka semakin jelas kontribusi usaha kecil-mikro khususnya perempuan dalam perekonomian keluarga dan Negara secara umum. Meskipun terbukti kontribusi usaha kecil-mikro Perempuan yang sangat strategis, namun belum seimbang dengan perhatian dan pengakuan yang diberikan, baik oleh pemerintah, maupun keluarga. Bahkan usaha kecil-mikro-perempuan masih mengalami banyak permasalahan yang disebabkan ketidak adilan struktur maupun budaya.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau populer dengan singkatan UMKM memiliki peran penting dalam hal penyedia lapangan kerja tidak perlu diragukan lagi. Jika memerhatikan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 misalnya, dari 44,8 juta unit usaha yang tergolong UKM, tenaga kerja yang terserap mencapai sebanyak 77,6 juta orang atau 96,77 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.
Dari hasil kajian BPS juga membuktikan jumlah UMKM yang ada hanya mampu memberikan 54,22 persen dari total produk domestik bruto (PDB) nasional, sedangkan sisanya, 45,78 persen, merupakan kontribusi dari 0,01 persen unit usaha skala besar.
BPS juga mencatat investasi UMKM yang semakin meningkat. Tahun 2000 jumlah investasi UMKM mencapai Rp 113,1 triliun. Tahun 2005, investasi UMKM meningkat menjadi
Rp 275,37 triliun.
Data-data itu menunjukkkan adanya harapan di masa depan. Sehingga wajar bila Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM pun menyajikan aneka program, mulai dari program pengembangan pangan dengan sistem bank padi, program bibit kakao, jambu mete, budi daya dan pengolahan biji jarak, pengembangan usaha penangkapan ikan, program penunjang usaha perikanan, dan juga budidaya ternak.
Sebagai wujud dukungannya bagi kaum perempuan, khususnya pengelola koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM pun meningkatkan penguatan modal untuk koperasi perempuan sebesar 150% untuk program 2007 dalam upaya meningkatkan jumlah usahawan wanita Indonesia. "Saat ini jumlah koperasi wanita sudah mencapai lebih dari 1.400 unit. Memang, angka ini masih perlu ditingkatkan lagi," ujar Menteri Koperasi dan UKM Drs Suryadharma Ali.
Peningkatan unit koperasi wanita, kata Menteri Koperasi dan UKM, ternyata berdampak positif bagi mengurangi angka kemiskinan. Sejak program ini dimulai 2004 hingga tahun ini, modal penguatan untuk satu kelompok (10 orang) jumlahnya sebesar Rp7,5 juta.
Menurut Suryadharma Ali, pada tahun depan setiap kelompok akan menerima bantuan penguatan modal sebesar Rp20 juta. "Hal itu dilakukan untuk mendorong lahirnya women entrepreneur nasional."
Terkait dengan hal tersebut, Kemenkop dan UKM pun mengadakan temu konsultasi pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengentasan kemiskinan yang diikuti wakil-wakil daerah.
Tentang jumlah otentik koperasi wanita Indonesia hingga akhir 2006, masih terus dilakukan update data. "Bagi kelompok wanita yang belum tersentuh koperasi di bawah lembaga lain seperti BKKBN, Dinas dan UB Depsos, akan kami dorong menjadi koperasi," ujarnya.
Dukungan daerah
Merebaknya semangat kaum perempuan mengelola Usaha Koperasi, Mikro, Kecil dan Menengah nampaknya tidak saja terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya, tetapi memang sudah nyaris merata hingga ke pelosok-pelosok pedesaan.
Di wilayah Provinsi Jawa Barat misalnya, seperti dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Jabar, Mustopa Djamaludin, dalam semiloka Perkuatan Usaha Mikro Sektor Informal Koperasi dan UKM Perempuan Jawa Barat, tercatat sekitar 35 persen usaha di sektor UKM dikelola perempuan.
Menurutnya, perempuan pengusaha di wilayahnya menyumbang 35 persen dari total pengusaha kecil dan menengah di wilayah tersebut sebanyak 7,4 juta. “Kontribusi perempuan UKM terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai 39 persen,” kata Mustopa Djamaludin, seraya melanjutkan, “Peran perempuan dalam perekonomian Jabar cukup dominan. Artinya, usaha-usaha yang digerakkan kaum perempuan ternyata luar biasa.”
Untuk itu, Dinas KUKM Jabar akan terus mendorong pertumbuhan UKM yang dikelola perempuan. Apalagi, produk -produk perempuan UKM ternyata belum banyak dipromosikan. Salah satu upaya tersebut antara lain melalui kegiatan pameran produk perempuan UKM.
Selain itu, kegiatan mereka yang masih cenderung informal akan didorong memiliki lembaga formal, seperti koperasi, asosiasi, atau himpusan pengusaha, mengingat kegiatan perempuan sangat dinamis. Dengan pelembagaan itu, juga akan memudahkan proses pembinaan.
Mustofa menegaskan, tugas lain Dinas KUKM Jabar adalah memetakan potensi UKM yang dikelola perempuan sekaligus membentuk jaringan usaha mereka dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas. "Kami juga akan berupaya mengajak lembaga usaha lain, atau pihak ketiga yang membidangi pembiayaan, pemasaran dan sistem informasi, untuk sama-sama bekerja sama memajukan usaha yang dikelola perempuan," katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Barat Tetty Kadi Bawono mengatakan perempuan tidak kalah dari segi motivasi dan ketrampilan. Jumlah perempuan di Jabar cukup dominan, yakni 53% dari total penduduk Jabar. "Namun manakala perempuan berhadapan dengan kelembagaan, perizinan, dan pemasaran, sulit dilakukan. Untuk itu, pembentukan jaringan ini sangat penting, terutama dalam mengkomunikasikan berbagai hal antara pelaku KUKM itu sendiri dengan kelembagaan lain," ujarnya.
DPRD, kata Tetty, akan terus mendukung berbagai upaya Dinas KUKM Jabar dalam rangka pemberdayaan KUKM perempuan. Pihaknya mengaku, selalu mengikuti setiap perkembangan melalui dialog dan turun ke lapangan. "Saya yakin bahwa kegiatan KUKM versi perempuan itu bisa dikembangkan," katanya.
Terkait dengan program perempuan, tahun ini pemerintah mengalokasikan dana Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM) Rp 200 miliar bagi 200 koperasi wanita. Tujuan program itu meningkatkan kesejahteraan melalui kewirausahaan wanita serta mutu dan kinerja koperasi wanita.
Kepedulian swasta
Pihak swasta yang sangat peduli meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan keluarga sejahtera, khsusnya perempuan untuk menuju kemandirian ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan bersama bank mitra kerjanya menyalurkan skim kredit adalah Yayasan Damandiri. Skim kreditnya bernama Pundi (Pembinaan Usaha Mandiri) dan Kredit Sudara. Bahkan, penyaluran kredit mikro ini sudah mencapai Rp 827,8 milyar modal bergulir untuk sekitar 200.000 nasabah mitra perbankan, yaitu 2 bank umum, 12 Bank Pembangunan Daerah, dan 30 Bank Perkreditan Rakyat.
Dari sekitar 160 ribu nasabah Pundi dan Sudara yang dibina bank mitra bersama Yayasan Damandiri tercatat 36 persennya adalah perempuan, meski 64 persennya masih didominasi laki-laki tapi setidaknya maksud dan tujuan yayasan berpihak kepada kaum perempuan sudah dapat respon dari kaum perempuan itu sendiri. Para nasabah Pundi dan Sudara 60 persen bergerak di sektor perdagangan, 13 persen pertanian, 17 persen jasa, 4 persen industri pengolahan, dan lain-lain 6 persen.
Yang menarik, kepada para nasabah tersebut diberikan pula asuransi kecelakaan ‘Asuransi Usahakoe’ merupakan hasil kerja sama Yayasan Damandiri dengan PT Asuransi Bumida. Bagi nasabah yang mengalami risiko meninggal dunia akibat kecelakaan akan mendapat bantuan untuk keluarganya sebesar Rp 5.000.000 ditambah sumbangan pemakaman Rp 1.000.000. Nasabah yang mengalami risiko cacat tetap akibat kecelakaan akan memperoleh bantuan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.
Jika ingin benar-benar memberikan kesempatan maupun persamaan kepada perempuan untuk mengelola UKM, agaknya semua pihak harus memberikan perhatian lebih besar kepada perempuan melalui penciptaan berbagai peluang usaha, khususnya pada akses permodalan UMKM, melalui penyederhanaan prosedur dan persyaratan, peningkatan kemampuan dalam produktifitas dan pemasaran serta dalam pengembangan usaha ekonomi termasuk dalam program-program pemberdayaan masyarakat di berbagai departemen.
0 komentar:
Posting Komentar